RILIS PERS DISKUSI PUBLIK “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN TAHUN 2026”

Depok, 23 September 2026 — Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CELCJ FH UI) bersama Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2026 menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2026” pada Senin, 14 September 2026, di Ruang Soemadipradja & Taher Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini menjadi ruang untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana dan dorongan untuk menggunakan pertanggungjawaban perdata. Karhutla bukan semata persoalan teknis pemadaman dan tata kelola, melainkan juga persoalan penegakan hukum dan pertanggungjawaban perusahaan yang merusak lahan gambut dan hutan. 

Untuk memulai diskusi seputar penegakan hukum, Prof. Dr. M.R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., selaku Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan dalam pendekatan penegakan hukum pidana pasca keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Salah satu kritiknya berkaitan dengan ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHP yang berpotensi menghambat penegakan hukum pidana. Menurut Prof. Andri, ketentuan Pasal 613 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang meminta penegak hukum mendahulukan sanksi administratif atau sanksi non pidana dibandingkan sanksi pidana menyebabkan munculnya kemungkinan tidak dapat digunakannya penegakan hukum pidana di dalam kasus kebakaran hutan dan lahan saat ini. Hal ini jelas merupakan sebuah kemunduran penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan kejahatan lingkungan. 

Di sisi lain, sanksi administratif, yang diharapkan akan menjadi salah satu langkah penegakan hukum, tentunya memiliki keterbatasan. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi administratif memiliki keterbatasan karena tidak dapat diterapkan pada seluruh tindakan kejahatan karhutla. Dalam situasi ini, lantas langkah penegakan hukum yang memungkinkan adalah melalui proses sanksi pidana. Sayangnya, penegakan hukum pidana hampir tidak lagi dapat digunakan karena adanya Pasal 613 ayat (3) KUHP. 

Dalam perspektif perdata, Prof. Andri menyoroti persoalan orientasi Gugatan Pemerintah dalam Pasal 90 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menurutnya tidak berfokus pada pemulihan lingkungan hidup. Sebaliknya, Gugatan Pemerintah selama ini malah menjadi ajang penambahan penerimaan pendapatan negara melalui PNBP, dan bukan pemulihan lingkungan. 

Sebagai alternatif, Prof. Andri menyinggung gugatan kerugian oleh masyarakat sebagai korban kabut asap. Pasal 46 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 telah memberikan kemudahan pembuktian kausalitas untuk kasus-kasus pencemaran, seperti gugatan kabut asap ini. Sayangnya, gugatan kabut asap oleh korban terhadap korporasi masih sangat jarang digunakan. Satu-satunya gugatan kabut asap terhadap korporasi yang pernah diajukan adalah gugatan beberapa warga Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2024. Sayangnya, baik PN maupun PT Palembang menyatakan gugatan tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard (NO) karena alasan yang tidak masuk akal. Menurut pengadilan, gugatan tidak diterima karena korban hanya meminta ganti kerugian pribadi, tanpa meminta ganti kerugian lingkungan. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal, mengada-ada, dan bahkan melanggar hukum. Berdasarkan hukum Indonesia, ganti kerugian lingkungan hanya dapat diminta oleh Pemerintah atau organisasi lingkungan. Justru akan keliru secara hukum apabila masyarakat meminta ganti kerugian lingkungan berupa pemulihan lingkungan. Terlepas dari hasil putusan pengadilan di Palembang, gugatan asap oleh warga korban tetap harus dilakukan karena pada akhirnya hanya korban yang memiliki hak untuk meminta kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Bukan pemerintah, bukan pula organisasi lingkungan.

Sementara itu, Zefanya Albrena Sembiring, S.H., LL.M., peneliti sekaligus pengajar hukum lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyoroti fokus dari gugatan masyarakat atau LSM yang terlalu berfokus menempatkan pemerintah sebagai tergugat. Hal ini berbeda dengan narasi yang dibangun di luar negeri yang meminta agar ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari korporasi. Termasuk dalam hal ini meminta pertanggungjawaban kepada korporasi akibat dampak kabut asap yang dapat melampaui batas administratif dan bahkan batas wilayah negara. Zefanya mendorong pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme pertanggungjawaban ganti rugi melalui gugatan di Indonesia sebagai langkah konkret untuk memastikan adanya efek jera terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran–baik itu perusahaan dari Indonesia atau luar Indonesia. 

Gagasan tersebut menjadi relevan karena dampak karhutla tidak selalu berhenti pada wilayah tempat kebakaran terjadi, melainkan dapat menimbulkan konsekuensi ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan pada wilayah lain. Menurut Zefanya, berangkat dari Pasal 46 Perma No. 1 Tahun 2023, penegakan hukum terhadap karhutla kini perlu mempertimbangkan mekanisme pertanggungjawaban yang kini mampu merespons karakter asap yang sebelumnya menjadi kesulitan dalam pembuktian sebab-akibat (causation). 

Sebagai penutup, diskusi ini mendorong agar penegakan hukum ke depan harus berorientasi pada pemulihan, tidak hanya pada kerugian lingkungan hidup, tetapi juga kerugian ekonomi yang dialami masyarakat dan warga negara asing. Salah satu cara menata kelola persoalan karhutla ini adalah dengan memastikan bahwa biaya kerugian akibat kabut asap yang perusahaan timbulkan dari kabut asap dapat benar-benar perusahaan tanggung. Dengan demikian, perusahaan akan berpikir dua kali dan memaksimalkan langkah pencegahan untuk menghindari praktik bisnis yang meningkatkan potensi kebakaran pada konsesi masing-masing.   

 

Narahubung: Gerhard (081211929654)