Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CELCJ FH UI) bersama dengan Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia (DRC FH UI) telah melaksanakan Pelatihan Tingkat Dasar bagi personel PLN yang diselenggarakan bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui Sustainability Academy. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas personel PLN dengan memperkuat strategi...Read More
Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) sekaligus peneliti Center for Environmental Law and Climate Justice (CELCJ) FH UI menjadi narasumber dalam Forum Ahli 2025: Optimalisasi Peran Ahli dalam Mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Forum nasional ini dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri...Read More
Peneliti Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CELCJ FH UI), Josi Khatarina, S.H., LL.M., Ph.D., mempresentasikan hasil penelitiannya bersama dengan Syaharani dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berjudul “Toward a Coherent Framework for Justice” pada 2025 Indonesia Update yang diselenggarakan oleh Australian National University (ANU) Indonesia Project dengan tema:...Read More
Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( ) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Centre for International Law, National University of Singapore (CIL NUS). Kesepakatan ini bertujuan untuk mendorong penelitian bersama dan kegiatan kolaboratif di bidang hukum perubahan iklim, kebijakan, serta isu-isu terkait lainnya. MoU ini menjadi tonggak penting...Read More
Dalam sepekan terakhir, publik kembali disuguhi tentang ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang kian nyata. Realitas pahit semakin tampak: guru dipandang semata sebagai beban fiskal, sementara gaji dan tunjangan anggota legislatif melambung tanpa batas; lapangan pekerjaan yang kian menjauh dari kenyataan; kebijakan eksploitatif yang merusak lingkungan hidup; peran militer yang merembes ke ranah sipil; hingga brutalitas...Read More
Jakarta, 27 Agustus 2025 – Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) baru saja menyelenggarakan Konferensi dan Kongres PHLI 2025. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Agustus 2025 ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang merupakan dosen hukum lingkungan dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. Konferensi dan kongres yang dilangsungkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat...Read More
Selasa, 1 Juli 2025 merupakan hari panggilan kedua di Pengadilan Negeri Cibinong kepada Prof Bambang Hero dan Prof Basuki Wasis atas gugatan yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM). Mereka digugat karena memberikan keterangan ahli pada kasus kebakaran lahan yang terjadi pada 2018 lalu. Secara jelas keterangan tersebut diperuntukan sebagai alat bukti di...Read More
Melalui Laporan Polisi Nomor: LP-B/686/XII/2024/SPKT/Polresta Balerang/Polda Kepri (Laporan Polisi), Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang telah menetapkan 3 (tiga) orang Masyarakat Adat Pulau Rempang–yang sedang memperjuangkan hak lingkungannya–menjadi tersangka atas dugaan merampas kemerdekaan seseorang dalam Pasal 333 KUHP. Namun, penetapan ini mengandung kejanggalan. Pada 17 Desember 2024, karyawan PT Makmur Elok Graha (PT MEG) merusak poster...Read More
Penulis: Nanda Vico Saefullah Hakim Peserta Magang CELCJ FH UI 2025 Pada tanggal 30 April 2025, telah diselenggarakan presentasi penting berjudul “Carbon Dioxide Removal from the Forestry and Other Land Use (FOLU): A Comparative Study between Indonesia and the European Union” yang dipandu oleh Zefanya Albrena Sembiring. Kegiatan ini membahas secara mendalam teknologi pengurangan...Read More
Penulis: Nanda Vico Saefullah Hakim Peserta Magang CELCJ FH UI 2025 Pada tanggal 12 November 2024, Pengadilan Banding di Den Haag, Belanda, mengeluarkan putusan penting terkait gugatan perdata masyarakat (PMH) terhadap perusahaan minyak dan gas bumi Shell. Putusan ini menegaskan kewajiban Shell untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 45% pada tahun 2030 dibandingkan...Read More
