Author  Andri Gunawan Wibisana Abstrak Pasal 613(3) KUHP berpotensi membawa perubahan pada penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini penegakan hukum lingkungan. Ketentuan ini meminta penegak hukum untuk mendahulukan pembinaan, sanksi administratif, atau sanksi non-pidana dibandingkan dengan sanksi pidana. Tulisan ini memperlihatkan bahwa ketentuan ini didasarkan pada miskonsepsi atas istilah administrative penal law dan ultimum...Read More

Author  Gerhard Mangara Abstrak Dalam tulisannya, Sulistiawati berargumen bahwa terdapat 80 kasus tindak pidana yang merupakan bagian dari litigasi perubahan iklim di Indonesia Artikel ini mencoba untuk menguji argumen tersebut dengan menjawab keabsahan 80 kasus tindak pidana sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim. Penelitian pada artikel ini sendiri menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta serta...Read More

Author ANDRI G. WIBISANA Abstrak RKUHP versi Juli 2022 memuat rumusan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkritik rumusan tersebut, terutama Pasal 46 dan 48. Menurut tulisan ini, rumusan RKUHP hanya memuat pertanggungjawaban korporasi berdasarkan teori identifikasi dan pertanggungjawaban pengganti. Tulisan ini berpandangan bahwa kedua teori yang ditawarkan RKUHP ini bermasalah karena akan mengarah...Read More